Resume Profesi Kependidikan Pertemuan ke - 4

• UU no. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

UU ini mengalami banyak revisi setelah terjadi reformasi pada tahun 1998.

Seperti halnya pada BAB IV Pasal 6 tertulis "Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti pendidikan dasar", sedangkan tahun 2012 ini sudah dicanangkan program wajib belajar 12 tahun. Menurut Pak Amril, di sekolah-sekolah negeri hal ini sulit diterapkan sejak adanya larangan pungutan yang mengurangi partisipasi masyarakat dalam pendidikan.

-Pendidikan khusus (pasal 32) untuk peserta didik yang mengalami tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. (faktor dalam diri)

-Pendidikan layanan khusus: untuk pekerja anak, PSK anak, korban traficking, Etnis minoritas. Layanan pendidikan untuk peserta didik yang tidak mau/bisa belajar karena berada di daerah terpencil, kena bencana alam, bencana sosial. (Faktor luar diri)

-Pada Bab VIII tentang Wajib Belajar juga dijelaskan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat. 

-Pasal 38 tentang KTSP turut menjadi bahasan pada pertemuan hari ini. Pasal tersebut merupakan sebuah kurikulum yang disesuaikan dengan kearifan lokal.

Selain itu, Pak Amril juga menjelaskan pasal 5 dan 15 yang berbunyi:

Pasal 5 ayat 4: "Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus."

Pasal 15: "Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan , akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus."

• PP no. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Bab IX tentang Standar Nasional Pendidikan

Ada 8 standar pendidikan yang ditetapkan, yaitu:

1. Standar isi (kurikulum) 
2. Standar proses
3. Standar kompetensi lulusan
4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan
5. Standar sarana dan prasarana
6. Standar pengelolaan pendidikan
7. Standar Pembiayaan pendidikan
8. Standar penilaian pendidikan

• UU no. 14/2005 tentang Guru dan Dosen

Pasal 49: "Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor."

Pada pasal ini dijelaskan sangsi bahwa, pemberian ijazah kepada perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan dengan tanpa HAK maka akan didenda sebanyak 1 miliar.